Tata kelola keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah seperti Kota Sibolga. Dengan tata kelola keuangan yang baik, alokasi anggaran dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Namun, seringkali terjadi masalah dalam tata kelola keuangan Sibolga yang dapat berdampak pada pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Untuk memperbaiki tata kelola keuangan Sibolga, diperlukan langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan secara bertahap. Salah satu langkah yang penting adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sibolga, Budi Santoso, “Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi.”
Selain itu, langkah lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, “Akuntabilitas yang tinggi dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”
Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pakar Tata Kelola Keuangan Publik, Prof. Dr. Haryanto, “Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan Sibolga. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, “Pemantauan dan evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan menerapkan langkah-langkah konkrit tersebut, diharapkan tata kelola keuangan Sibolga dapat diperbaiki dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sehingga, Kota Sibolga dapat menjadi contoh dalam tata kelola keuangan daerah yang baik di Indonesia.