Dalam menjalankan sebuah pemerintahan di Kota Sibolga, pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk optimalkan pengawasan keuangan harus segera dilakukan.
Menurut Bambang Haryanto, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan keuangan yang baik akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dana di pemerintahan. “Dengan mengoptimalkan pengawasan keuangan, kita dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan yang terjadi,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk optimalkan pengawasan keuangan di Kota Sibolga adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat. Menurut Kepala BPKP Kota Sibolga, Ahmad Fauzi, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan keuangan secara lebih ketat. “Kami akan terus melakukan pemeriksaan dan audit secara berkala untuk memastikan keuangan daerah terjaga dengan baik,” kata Ahmad.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan juga merupakan langkah yang efektif untuk mencegah penyimpangan dana. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. “Masyarakat harus aktif dalam memantau setiap pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Dengan mengoptimalkan pengawasan keuangan, diharapkan Kota Sibolga dapat terhindar dari kasus-kasus penyimpangan dana yang merugikan keuangan daerah. Langkah-langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan merupakan upaya yang positif untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di Kota Sibolga.